Perbankan Syariah— Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Juli 2026 bukan hanya menandai pergantian kepemimpinan. Peristiwa tersebut juga memunculkan pertanyaan penting mengenai keberlanjutan sejumlah proyek besar Bank Indonesia, terutama pengembangan Rupiah Digital.
Apakah Rupiah Digital akan tertunda? Apakah perluasan QRIS antarnegara tetap dilanjutkan? Bagaimana nasib modernisasi BI-FAST, reformasi industri pembayaran, dan inovasi digital yang telah dibangun selama delapan tahun terakhir?
Pertanyaan tersebut wajar karena Perry Warjiyo meninggalkan warisan yang sangat kuat dalam transformasi sistem pembayaran Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Bank Indonesia tidak hanya menjalankan kebijakan moneter, tetapi juga tampil sebagai penggerak utama digitalisasi ekonomi nasional.
Perry Warjiyo: Akademisi dan Teknokrat dengan Fondasi Keilmuan Kuat
Perry Warjiyo bukan figur yang hadir secara tiba-tiba dalam kepemimpinan Bank Indonesia. Ia menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan master serta doktor di Iowa State University, Amerika Serikat.
Latar akademik tersebut kemudian diperkuat dengan perjalanan panjang sebagai ekonom dan pejabat karier di Bank Indonesia. Sebelum menjadi gubernur, ia pernah menangani bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, makroprudensial, dan hubungan internasional. Ia juga menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia pada periode 2013–2018.
Kombinasi antara pendidikan, pengalaman teknokratis, dan pemahaman terhadap sistem moneter membuat Perry mampu membaca perubahan zaman. Ia memahami bahwa tugas bank sentral tidak lagi cukup hanya menjaga inflasi dan nilai tukar. Bank sentral juga harus memastikan sistem pembayaran mampu mengikuti perubahan teknologi.
Dari sinilah berbagai transformasi besar Bank Indonesia mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
QRIS dan BI-FAST Menjadi Warisan yang Paling Terasa
Salah satu warisan paling fenomenal Perry Warjiyo adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Sebelum QRIS diterapkan, setiap penyedia pembayaran memiliki kode QR sendiri. Konsumen dan pedagang harus menggunakan sistem yang berbeda-beda.
QRIS menyatukan berbagai kode pembayaran tersebut dalam satu standar nasional. Pedagang kecil, pasar tradisional, warung, masjid, lembaga sosial, hingga perusahaan besar kini dapat menerima pembayaran digital menggunakan satu kode.
QRIS kemudian berkembang melampaui batas negara. Melalui QRIS antarnegara, masyarakat Indonesia dapat melakukan pembayaran di sejumlah negara menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Sebaliknya, wisatawan asing dapat bertransaksi di Indonesia melalui sistem yang terhubung.
Warisan besar lainnya adalah BI-FAST. Infrastruktur ini membuat transfer antarbank menjadi lebih cepat, tersedia sepanjang waktu, dan lebih terjangkau. Kehadiran BI-FAST menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga menurunkan biaya transaksi bagi masyarakat.
Selain QRIS dan BI-FAST, masa kepemimpinan Perry juga melahirkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI sebagai bagian dari penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan. Namun, proyek paling ambisius yang belum selesai sepenuhnya adalah Rupiah Digital.
Benarkah Rupiah Digital Tertunda?
Istilah “tertunda” perlu digunakan secara hati-hati. Rupiah Digital bukan proyek yang dibatalkan. Bank Indonesia telah menjalankan tahap awal Proyek Garuda dan menyelesaikan pengujian konsep untuk Rupiah Digital pada segmen wholesale.
Rupiah Digital wholesale dirancang untuk kebutuhan transaksi bernilai besar, seperti operasi moneter, transaksi pasar uang, dan penyelesaian transaksi antar lembaga keuangan. Sementara Rupiah Digital retail nantinya diarahkan agar dapat digunakan masyarakat dan pelaku usaha untuk pembayaran serta transfer.
Jarak antara pengujian konsep dan penerapan nyata memang masih panjang. Bank Indonesia harus memastikan keamanan teknologi, ketahanan terhadap serangan siber, perlindungan data, interoperabilitas dengan sistem pembayaran yang sudah ada, serta dampaknya terhadap perbankan.
Pergantian kepemimpinan dapat memperlambat suatu proyek jika arah kebijakannya berubah. Namun, Rupiah Digital merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, bukan sekadar proyek pribadi seorang gubernur. Karena itu, tantangan utama pemimpin BI berikutnya adalah menjaga kesinambungan.
Ada lima proyek strategis dalam kerangka BSPI 2030 yang harus terus dilanjutkan.
1. Memperkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
Pekerjaan pertama adalah melanjutkan modernisasi infrastruktur pembayaran. BI-FAST harus terus dikembangkan agar mampu menangani transaksi yang semakin besar, cepat, dan kompleks.
Modernisasi tidak hanya menyangkut transaksi ritel. Infrastruktur untuk transaksi bernilai besar, pasar uang, valuta asing, dan pengelolaan data juga perlu diperkuat.
Semakin besar transaksi digital, semakin besar pula risikonya. Gangguan sistem selama beberapa menit saja dapat memengaruhi jutaan transaksi. Karena itu, Bank Indonesia harus memastikan adanya pusat data yang kuat, sistem cadangan, mekanisme pemulihan, dan perlindungan siber.
Kecepatan tidak boleh mengalahkan keamanan. Sistem pembayaran yang modern harus cepat, murah, mudah, aman, dan tetap dapat diandalkan ketika menghadapi gangguan.
2. Menata Industri Pembayaran agar Lebih Sehat
Proyek kedua adalah memperkuat struktur industri sistem pembayaran. Pertumbuhan bank digital, dompet elektronik, perusahaan fintech, dan penyedia infrastruktur telah menciptakan ekosistem yang semakin kompleks.
Kompleksitas ini membutuhkan aturan yang adil. Pelaku dengan aktivitas dan risiko yang sama harus berada dalam standar pengawasan yang setara. Jangan sampai perusahaan menjalankan fungsi seperti lembaga keuangan, tetapi tidak memiliki kewajiban pengelolaan risiko yang memadai.
Konsolidasi industri juga diperlukan agar penyelenggara pembayaran memiliki modal, teknologi, kompetensi, dan tata kelola yang cukup. Tujuannya bukan untuk menghambat pemain kecil, tetapi memastikan masyarakat tidak menyerahkan uang dan data kepada lembaga yang rapuh.
Bank Indonesia perlu memperkuat penilaian terhadap transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi setiap pelaku industri.
3. Mendorong Inovasi tanpa Mengorbankan Perlindungan Konsumen
Proyek ketiga adalah menjaga ruang inovasi. Perkembangan QRIS Tap, Open API, artificial intelligence, biometrik, pembayaran tertanam atau embedded finance, dan analisis data akan terus mengubah layanan keuangan.
Namun, inovasi tidak selalu berarti kemajuan apabila tidak disertai perlindungan konsumen. Kemudahan transaksi juga membuka ruang bagi penipuan, pencurian identitas, rekayasa sosial, pembobolan akun, dan penyalahgunaan data.
Bank Indonesia perlu mendorong inovasi sekaligus memperkuat sistem deteksi kecurangan. Penggunaan artificial intelligence dapat membantu mengenali transaksi tidak wajar, tetapi penerapannya juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inovasi yang sehat adalah inovasi yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar melahirkan fitur baru. Teknologi harus membantu masyarakat bertransaksi secara lebih efisien tanpa membuat mereka kehilangan kendali atas uang dan data pribadinya.
4. Memperluas Internasionalisasi QRIS dan Rupiah
Proyek keempat adalah memperluas konektivitas pembayaran lintas negara. QRIS antarnegara menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan pariwisata.
Melalui sistem tersebut, wisatawan tidak selalu harus menukar uang atau menggunakan jaringan pembayaran global. Transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi domestik dengan konversi langsung ke mata uang negara tujuan.
Pengembangan ini berpotensi menurunkan biaya transaksi, membantu UMKM, meningkatkan kenyamanan wisatawan, dan mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap mata uang tertentu.
Pemimpin BI berikutnya perlu melanjutkan konektivitas pembayaran dengan negara-negara ASEAN, Asia Timur, India, Timur Tengah, dan pusat perdagangan lainnya. Namun, ekspansi tersebut tetap memerlukan kesepakatan standar, keamanan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa lintas negara.
5. Menuntaskan Tahapan Rupiah Digital
Proyek kelima sekaligus paling besar adalah Rupiah Digital. Bank Indonesia perlu membawa Proyek Garuda dari tahap pengujian menuju arsitektur yang semakin matang.
Beberapa pertanyaan mendasar masih harus dijawab. Teknologi apa yang akan digunakan? Siapa yang dapat mendistribusikan Rupiah Digital? Bagaimana hubungannya dengan rekening bank dan dompet digital? Apakah masyarakat tetap dapat bertransaksi secara privat? Bagaimana sistem bekerja ketika jaringan internet terganggu?
Bank Indonesia juga harus memastikan Rupiah Digital tidak mengganggu fungsi intermediasi perbankan. Jika masyarakat memindahkan dana secara besar-besaran dari simpanan bank ke Rupiah Digital, kemampuan bank menyalurkan pembiayaan dapat terpengaruh.
Pengembangan Rupiah Digital harus dilakukan secara bertahap. Ambisi menjadi negara yang maju dalam CBDC tidak boleh mengalahkan kehati-hatian. Lebih baik bergerak terukur daripada meluncurkan sistem yang belum aman dan belum dipahami masyarakat.
Bagi Industri Keuangan Syariah
Kelima proyek tersebut juga memiliki dampak besar bagi industri keuangan syariah. Infrastruktur pembayaran yang semakin terhubung dapat mendukung transaksi bank syariah, industri halal, zakat, infak, wakaf, dan pembiayaan UMKM.
Rupiah Digital berpotensi digunakan dalam ekosistem keuangan syariah selama desainnya mampu menjaga kejelasan transaksi, keamanan harta, transparansi, dan perlindungan pengguna.
Perubahan kepemimpinan Bank Indonesia menjadi bahan pembelajaran bahwa transformasi lembaga tidak boleh bergantung pada satu figur. Pemimpin boleh berganti, tetapi arsitektur kebijakan yang baik harus tetap berjalan.
Mahasiswa Perbankan Syariah perlu mengikuti perkembangan ini. Masa depan industri tidak hanya membutuhkan lulusan yang memahami akad, tetapi juga memahami teknologi pembayaran, keamanan data, manajemen risiko, dan regulasi digital.
Perry Warjiyo meninggalkan fondasi transformasi digital yang kuat. QRIS telah mengubah cara masyarakat membayar. BI-FAST membuat transfer lebih cepat dan terjangkau. QRIS antarnegara memperluas konektivitas Indonesia. SRBI memperkaya instrumen operasi moneter. Proyek Garuda membuka jalan menuju Rupiah Digital.
Namun, warisan tersebut belum selesai. Infrastruktur harus terus diperkuat, industri pembayaran perlu ditata, inovasi harus dijaga, konektivitas internasional perlu diperluas, dan Rupiah Digital harus dibawa menuju tahap berikutnya.
Pertanyaan mengenai tertundanya Rupiah Digital tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Ukurannya adalah apakah Bank Indonesia tetap menjalankan peta jalan, menjaga kualitas pengujian, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Warisan terbaik seorang pemimpin bank sentral bukan hanya proyek yang selesai pada masa jabatannya. Warisan terbaik adalah fondasi yang cukup kuat untuk diteruskan oleh pemimpin berikutnya.
Setelah Perry Warjiyo, pekerjaan besar Bank Indonesia bukan memulai semuanya dari awal, melainkan menjaga kesinambungan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan transformasi digital tetap berjalan dengan aman, inklusif, serta berdaulat.